TunggalBerita.Com,
Banten, Pandeglang | Lembaga pendidikan dibawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang mendadak viral hebat. Dugaan kuat pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) disalah satu MTs Negeri di Kab. Pandeglang setelah diketahui oleh publik, adanya dugaan manipulasi nilai ujian yang dinilai sangat diluar nalar dan merugikan calon peserta didik yang berprestasi.
Haerudin selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPBNI Satria Banten Kabupaten Pandeglang, bahwa pihaknya mengatakan tidak mampu lagi membendung kekecewaannya atas sikap pengecut dan tidak profesional yang ditunjukkan oleh para pemangku kebijakan tersebut,
“Kami sangat kecewa dan mengutuk keras sikap perwakilan Kanwil Kemenag Banten, Kemenag Pandeglang, dan Kepala Sekolah MTsN 1 Pandeglang. Padahal, waktu dan tempat audiensi hari Jumat ini mereka sendiri yang menentukan dan menjadwalkan. Namun, saat kami datang, tidak ada satu pun dari mereka yang berani menampakkan batang hidungnya di lokasi! Ini adalah bentuk pelecehan nyata terhadap komitmen bersama dan bukti bobroknya komitmen mereka dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Pandeglang”, tegas Haerudin dengan nada kesal.
fto : Ormas PPBNI di Kantor Kemenag Pandeglang untuk audensi. (Istimewa)
Diwaktu yang hampir bersamaan, Dede Supriadi selaku Sekretaris DPC PPBNI Satria Banten Pandeglang. Bahwa dirinya menilai aksi sembunyi para pejabat berwenang ini menjadi indikasi kuat adanya “permainan kotor” di balik layar dalam manipulasi nilai CBT tersebut.
Ditegaskannya, bahwa pihak PPBNI Satria Banten tidak akan mundur sejengkal pun. Sebagai bentuk protes keras atas matinya keterbukaan informasi, Ormas PPBNI menyatakan siap bergerak menggalang massa menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Banten.
Melihat ketidakadilan yang telanjang ini, pihak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Patriot Pemersatu Banten Indonesia (PPBNI) Satria Banten langsung bergerak. Mereka mengutuk keras sistem seleksi yang dinilai korup, tidak transparan, dan telah melukai integritas dunia pendidikan, ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa demi menuntut keadilan yang mutlak bagi RN, pihak PPBNI melayangkan tantangan terbuka berupa tuntutan audiensi untuk membongkar habis borok di balik sistem CBT tersebut. Alhasil ketegangan memuncak pada hari Jumat 22Mei 2026 yang dijadwalkan sebagai momentum pembuktian. Terkesan menunjukkan itikad baik, jajaran pejabat Kementerian Agama dan pihak sekolah itu justru melakukan yang dianggap aksi “mangkir massal” dan memicu emosi karena pihak birokrasi mengeluarkan alasan bersifat pembelaan yang dinilai publik sebagai alasan klasik.
Dan pihaknya akan melakukan aksi turun ke jalan dan nanti dipastikan akan membanjiri kantor Kanwil Kemenag Banten demi mengawal kasus dugaan mafia nilai yang dianggap merugikan siswi imi hingga tuntas, sampai keadilan benar-benar ditegakkan dan oknum yang bermain diseret ke jalur hukum,” tutupnya.
Diwaktu terpisah dikonfirmasi sejumlah awak media melalui telepon WhatsAppnya, H. Isa,Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Pandeglang. Bahwa dirinya belum menerima surat masuk ataupun disposisi resmi terkait agenda audiensi itu, dan alasan ketidakhadiran para pejabat di kantor pada Jumat 22 Mei 2026, bahwa seluruh jajaran pejabat Kemenag Pandeglang sedang melaksanakan kerja dari rumah (Work From Home atau WFH) yang tak lain sebagai langkah efisiensi anggaran.
Ditegaskannya bahwa urusan dan kebijakan penuh mengenai PPDB tersebut merupakan ranah dan kewenangan mutlak dari Kanwil (kantor wilayah) Kemenag Provinsi Banten bukan Kemenag tingkat kabupaten, namun pihaknya tetap membuka pintu komunikasi,
“Kami siap menerima kehadiran rekan-rekan dari Ormas pada hari Senin nanti,” ujar H. Isa.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah awak media belum dapat mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak Kanwil Kemenag Provinsi Banten maupun Kepala Sekolah MTs Negeri 1 Pandeglang terkait persoalan diatas. (Dad/seps)
