TUNGGAL BERITA
Jakarta.
“Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) Puan Maharani mengajak insan Pers untuk ikut mengawal proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam momen Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.
Puan Maharani menilai, sebagai penjaga Demokrasi sangat signifikan dalam waktu-waktu saat ini mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 sudah didepan mata.
“Bagi seluruh insan Pers Indonesia, ayo kawal dan jaga proses Pemilu 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil,” katanya Jum’at (9/2/2024.
Dia mengajak media massa dan insan Pers mengamalkan jurnalisme sehat dan jurnalisme damai demi terjaganya Demokrasi di Indonesia.”
“Dewan Pers menilai Hari Pers Nasional jadi momentum yang tepat untuk menjaga kewarasan publik karena bertepatan dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini disampaikan
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana.
“Ini bertepatan dengan Pemilu dan hari Pers Nasional jatuh tanggal 9 Febuari, tetapi penyelenggaraannya di tanggal 20 Febuari 2024.
Menjadi momentum bagus, kita melakukan pesta demokrasi diadakan lima tahun sekali, kita berharap pers bisa bersama-sama menjaga kewarasan publik,” katanya saat berbincang dengan Pro3 RRI, Jumat (9/2/2024).
Selain itu, kata dia, pers bisa bersama-sama menjaga demokrasi yang sudah ada sejak 1998 yang terjadi. Karena UU pers no 40 tahun 1999 juga lahir karena reformasi 1998, dan kita dilahirkan UU pers no 40 tahun 1999 setelah reformasi,” ucapnya.
Menurutnya, demokrasi lahir karena pers juga diberi kemerdekaan. Hal ini sendiri tentu menjadi hadiah bagi masyarakat Indonesia.
“Di mana underline dari kebebasan bereskpresi. Kemudian publik juga mendapatkan informasi dengan baik dan bebas tanpa ada sensor dan campur tangan dari pemerintah,” kata dia.
Di UU pers, lanjutnya, juga dijelaskan bahwa pers mampu mengurus dirinya sendiri tidak diatur oleh pemerintah dan lain-lain. “Itulah kemerdekaan yang harus kita jaga, tapi tentu ini bagi pers yang berintegritas dan tanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, dalam momentum pemilu pihaknya melihat ada media-media yang ikut menyebarkan hoaks. Ini adalah pengaduan-pengaduan yang masuk pada Dewan Pers.
“Kita tangani dengan baik, dan mereka diharuskan mencabut informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Kita sama-sama menjaga bahwa informasi adalah sesuatu yang harus kita pertanggung jawabkan kepada publik,” ucapnya.
“Publik harus memiliki kewarasan dalam menerima informasi dan menilai mana informasi yang benar atau tidak. Kita harus belajar dari pengalaman tahun 2019 yang dimana disinformasi dan hoaks itu banyak sekali.”
Melansir dari resmi PWI, Atal Sembiring Depari selaku mantan Ketua Umum PWI mengaku sempat khawatir dengan gelaran HPN 2024 yang sangat dekat dengan waktu pengoplosan.
Tanggal 9 Februari sangat berdekatan dengan pesta Demokrasi 14 Februari 2024, mulanya dikhawatirkan bersamaan dengan masa tenang.
Pihaknya juga berharap Presiden Joko Widodo bersedia menghadiri puncak perayaan HPN 2024 mengingat ini adalah tahun terakhir masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia.
“Kita tentu mengharapkan Presiden bisa hadir di momen farewellnya ini”, ujarnya.
“Untuk merayakan HPN 2024 diselenggarakan beberapa acara di Jakarta, mulai dari seminar hingga Anugerah Jurnalistik Adinegoro.”
(Redaksi TB 01).
