Ada Apa Kadishub Pandeglang Dengan Bawahannya, “Sehingga Timbulkan kesan PAD Ditelantarkan”

TUNGGALBERITA.COM
Banten, Pandeglang – Jelang hari raya idul fitri 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tidak lakukan pungutan retribusi diwilayah terminal di Pandeglang. Dan dapat diketahui, bahwa retribusi adalah salah satu PAD (pendapata asli daerah). Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang telah hentikan pungutan retribusi di lokasi Terminal melalui edaran surat pemberitahuan Nomor : 500.11 / 213 – DISHUB / 2024. Bahwa diberitahukan Kepala Bidang Angkutan khususnya Seksi Pengelolaan Terminal, mulai tanggal 05 April 2024.

Dikatakan Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Arif Mahmud pada awak media di Terminal Kadubanen Senin 09 April 2024. Dibenarkan oleh dirinya bahwa sesuai perintah atau kebijakan daripada Kepala Dinas Perhubungan tertanggal Senin 05 April 2024, bersama seluruh jajarannya tidak melakukan, retribusi sebagaimana biasanya, sampai dengan batas waktu yang tidak diketahui atau sesuai perintah. Tidak diketahui secara jelas apa yang menjadi dasar hukum, yang jelas peraturan tentang pungutan retribusi pada kendaraan angkutan umum tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang tahun 2023 No 4 tentang retribusi parkir dikawasan terminal,
“Alangkah baiknya ketika melakukan kegiatan diawali dengan kajian internal, juga pada pihak pimpinan terkait, dan untuk kegiatan ini belum ada, dan kita cuma melakukakan kebijakan yang menjadi perintah kepala Dinas perhubungan”, ungkap Arif.

Diungkapkan Berlyan selaku Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang pada 09 April 2024, bahwa parkir ada dua, yaitu parkir tepi jalan dan parkir khusus kawasan terminal, sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu peraturan daerah nomer 4 tahun 2023, baik dari nilai yang dipungut yaitu kisaran 3.000,- sampai 10.000,- per kendaraannya
” saya salah apa dalam bekerja, toh semua sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kesannya saya korupsi”, ujar Berlyan.

Dikatakan H Rudiyanto, SH selaku Kepala Dinas, ketika dihubungi melalui telpon whatsappnya. Bahwa dibenarkan dirinya terkait surat pada bidang angkutan tentang penberhentian pemungutan retribusi parkir dikawasan terminal Kadubanen khususnya bagi kendaraan angkutan umum (orang) dar dan yang melalui terminal Kadubanen. Untuk pemberlakuan surat itu berlaku sampai dengan waktu yang tidak terbatas, atau bersifat kondisional yang notabene setelah musywarah internal Dishub dilakukan. Tujuan kegiatan diberhentikannya pemungutan diwilayah terminal adalah sebagai bentuk ketegasan dari atasan kebawahan sebagaimana tupoksi (tugas pokok dan fungsi-red), terlepas dari PAD masuk target atau tidak, “buat apa PAD kalo atasan dan bawah tidak sinkron”, tutup Rudi yang sedang berada dirumah tinggalnya (wilayah Kecamatan Munjul- red)
(Seps)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *