Hal itu menyorot kepada oknum Kepala Sekolah(Kepsek) bersama Bendahara sekolahan tersebut.
Semua itu berdasarkan pemeriksaan dokumen Surat Pertanggung Jawaban(SPJ) BOS dan berita acara serta wawancara dengan Kepsek dan Bendahara SDN 6 Rawa Jitu Utara.
Dari laporan tersebut, diduga diketahui adanya pembayaran honorer kepada salah seorang guru honorer yang bernama Nisa yang tidak memiliki NUPTK sepanjang tahun 2022.
Bila jika mengacu aturan yang ada hal tersebut tidak dibenarkan. Atas perbuatan tersebut Negara dirugikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Ketika hendak di wawancarai media ini, oknum Kepala Sekola SDN itu tidak ada dilokasi sekolah tersebut.
Hal itu dikatakan salah satu guru yang tidak ingin disebutkan namanya, sebut saja X dan ia mengatakan kalau Kepsek belum datang, bisa jadi Dinas Luar(DL) bahkan ketika ditanya nama Kepseknya, ia menyebut yaitu Suwinarto.
Ketika dihubungi melalui WhatsApp Kepsek, beliau mengatakan, “saya masih dirumah jika ada perlu kerumah aja,” ucapnya, seperti dilansir Globalxpost, Rabu(22/5/2024).
Lalu, tim media ini mendatangi kediaman Kepsek. Suwinarto membantah terkait yang menyandung dirinya karena penggunaan dana BOS secara reguler dan beliau tidak mau mengakui kalau dugaan terkait pemungutan di sekolahnya.
Padahal, pungutan pada siswa itu sudah dilarang oleh Undang Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang Undang nomor 22 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Diketahui, selama ini diduga tidak ada keterbukaan pihak sekolah tentang dana BOS, padahal tambah jelas didalam Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP) bahwasanya setiap informasi harus keterbukaan pada masyarakat sekitar.
(globalxpost/Yusri)
